Jumat, 23 Desember 2016

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA


Bagian 1 dan 2



Bagian I : Pengertian Korporasi

Korporasi (corporation) merupakan badan hukum yang selalu menjadi perdebatan, dapatkah di pidana atau tidak dalam menjalankan fungsinya, jika korporasi melakukan kejahatan.  Generally, korporasi disebut sebagai rechperson atau legal entities, hal tersebut menjelaskan bahwa korporasi sebagai rechtsperson  pada dasarnya memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya.

Terminologi Korporasi menurut I.S. Susanto pada dasarnya, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[1]

1.    Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2.    Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas;
3.    Memperoleh kekuasaan dari Negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4.    Dimiliki oleh pemegang saham; dan
5.    Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Black Law Dictionary memberikan legal definition the corporations is corporation: An entitiy (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it, having rights to issue stock and exist indefinitely. A group of succession of persons, established in accordance with legal rules into a legal or juristic persons that has a legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.

Rabu, 09 November 2016

Model Perumusan Pasal Penghinaan, Penghasutan, dan Menyebar Kebencian




Bagian 1
       
Belakangan ini banyaknya fenomena yang terjadi menimbulkan berbagai gejolak di masyarakat. Mulai dari sebuah pernyataan yang diduga merupakan penistaan terhadap agama, yang berakibat pada muncul aksi 4 November 2016. Saat terjadi aksi 4/11, di media online dengan mudah kita bisa temukan rekaman-rekaman video, diantaranya adalah rekaman orasi seorang artis, berinisial AD, lalu pernyataan seorang pimpinan dewan berinisial FH, hingga rekaman seorang kakek tua yang mengadakan sayembara, barangsiapa bisa membunuh si X akan diberikan imbalan 1 M. klik videonya DISINI

Senin, 31 Oktober 2016

KASUS JESSICA KUMALA WONGSO DAN TEORI MENGGENERALISIR DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA



Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memutus kasus Jessica Kumala Wongso (JKW),  hakim menggunakan teori menggeneralisir untuk memutuskan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Dimana menurut Hakim hanya ada 3 kelompok yang memungkinkan yaitu peracik kopi, kepolisian dan terdakwa. Dua kelompok pertama menurut hakim tidak bisa dipersalahkan, sementara terdakwa lah yang paling potensial untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.mengenai analisa hakim terhadap pelaku yang potensial, silahkan buka youtube dan lihat kembali rekaman putusan JKWKlik Disini Untuk Rekaman Putusan

Jumat, 22 April 2016

Kebanggaan Seorang Akademisi



Apa kebanggaan menjadi akademisi dan peneliti ?

Ada banyak PR dalam bangsa ini yang memerlukan pemikiran serius. hari kemarin, kita menyaksikan seorang nenek tua pencuri pohon dihukum hakim, itu tidak salah. karena dulu rumus pemidanaan adalah Pidana = Tindak Pidana (perbuatan, actus reus) dan Pertanggung Jawaban Pidana (unsur orang, mens rea, culpa). sehingga apabila ada perbuatan dan kesalahan orang, maka dia murni dapat dihukum.