Sabtu, 24 Oktober 2015

Kisah hancurnya sebuah Negara dalam masa Februari 2011-ahir 2011, Libya : Failed Statute

Chapter 1

Kisah hancurnya sebuah Negara dalam masa Februari 2011-ahir 2011, Libya : Failed Statute

Akhir-akhir ini saya melihat ada fenomena yang cukup memprihatinkan bagi saya pribadi, sekelompok orang dengan dalih membela agama, ras, atau etnis tertentu menyebarkan berbagai propoganda yang menyudutkan pihak-pihak lain diluar kelompoknya. Statement- statement yang di gaungkan kelompok ini kemudian menyebar dengan cepat melalui media social, memberikan informasi baru bagi sekelompok orang dan memancing perasaan marah dan benci bagi mereka yang membaca atau mendengar pemberitaan tersebut. Tentu saja, hal-hal yang menyangkut agama dan etnis kerapkali dijadikan jualan oleh sekelompok orang untuk menaikkan kredibilitas dan pamor mereka dihadapan public, berlagak seolah mereka betul-betul peduli pada kelompok yang ia bela, padahal yang dia lakukan hanyalah menyebarkan fakta-fakta yang dia tujukan untuk memancing pergolakan dan perpecahan didalam masyarakat.


Sebelum jauh saya menuliskan apa yang saya fikirkan. Saya ingin mengatakan bahwa sebuah fakta itu netral sahabat. Sekali lagi, sebuah fakta berada pada posisi netral. Dia akan menjadi benar dan salah, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Untuk mencontohkan ke-netral-an sebuah fakta, saya ingin mengemukakan sebuah contoh  “ada sebuah fakta dimana Pangeran Diponegoro  berkelahi dengan Jenderal Belanda.

Saya tekankan kembali, faktanya adalah benar bahwa pangeran diponegoro berkelahi dengan Jenderal Belanda . itulah fakta, netral untuk saat ini.
Lalu kemudian fakta itu menjadi tidak netral ketika sudah di pandang dari sudut yang berbeda, jika dilihat dari sudut pandang bangsa Indonesia, maka Pangeran Diponegoro pada berkelahi itu adalah sebuah tindakan gagah berani,pahlawan, itulah yang kita sematkan kepadanya. Apakah demikian jika fakta itu dilihat dari sudut pandang Bangsa Belanda ?, maka mereka akan mengatakan, Diponegoro adalah bajingan, pemberontak, dan berbagai cap negative lainnya.

Itulah bukti bahwa fakta itu netral, tapi kenetralan itu menjadi sesuatu yang berbeda apabila sudah berbicara kepentingan.

Sahabat, ditengah-tengah tulisan saya ini saya ingin mengingatkan kita semua untuk selalu berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah pendapat yang mana pendapat yang akan kita kemukakan tersebut dapat mempengaruhi pandangan orang lain akan suatu hal, singkatnya dapat men sugesti orang lain. Janganlah menyebarkan propaganda yang membuat orang lain marah, terpecah belah, dan bukan tidak mungkin akan mengakibatkan perang saudara diantara kita, sesama rakyat Indonesia. Jangan sampai perpecahan yang terjadi di tengah bangsa kita digunakan dan dimanfaatkan oleh Negara lain yang memiliki agenda politik tersendiri, meraih keuntungan dari perpecahan bangsa Indonesia.

Berikut ini saya yang melatarbelakangi saya menulis masalah ini adalah fenomen Talikora dan Aceh, kekerasan atas nama agama yang meruntuhkan sendi-sendi persatuan bangsa. Saya akan melihatnya dari sudut pandang Pergaulan Antar Negara, Sudut Pandang Hukum Humaniter Internasional.

Saya tidak ingin mencetuskan pandangan yang negative mengenai permasalahan-permasalahan diatas, saya ingin mengkaji nya dari sudut pandang saya sebagai orang yang cinta kepada tanah air dan Negara saya. Berandai-andai sejenak, bagaimana jika benar ada kelompok tertentu yang sengaja membuat kisruh dan memancing pergolakan antar kaum beragama di Indonesia, lalu kemudian ketika pergolakan tersebut benar terjadi, Negara tersebut akan mendapatkan keuntungan tersendiri.

Lah.. ada agenda apa ?.. bukankah Negara Indonesia merupakan Negara berdaulat dan merdeka, lalu bagaimana mungkin dapat terjadi hal-hal sebagaimana dipikirkan oleh saudara? .. mungkin begitu respon pembaca ketika saya mengatakan hal tersebut diatas.

Oleh karenanya, untuk menjawab apa yang saya katakan, saya melakukan studi kasus pada Negara Libya. Saya sengaja membagi setiap tulisan saya dalam chapter-chapter, untuk memudahkan saya menulis apa yang saya pikirkan dan focus pada apa yang ingin saya sampaikan disetiap chapter nya. Adapun beberapa refrensi penulisan saya adalah diantaranya situs-situs, majalah, Penyampaian kuliah Duta Libya, dan hasil diskusi bersama rekan-rekan di Universitas Gadjah Mada.

Chapter 2

Sahabat, kehidupan bernegara sama saja halnya dengan kehidupan kita dalam bermasyarakat, kita saling membutuhkan satu sama lain, saling mengintervensi, saling membicarakan, dan saling membantu. Sebuah Negara tidak mungkin mengasingkan dirinya dari pergaulan Internasional.

Masing-masing Negara memiliki misi sendiri, agenda dan kepentingan sendiri, saling sadap menyadap dengan alasan menjaga keamanan nasional nya, dan masih banyak tindakan lainnya yang dilakukan oleh suatu Negara.

Ketika sebuah Negara melakukan hal-hal yang dianggap membahayakan dunia internasional, maka Negara Lain berhak ikut campur dengan cara mengintervensi Negara tersebut. Intervensi yang demikian dinamakan intervensi militer. Contoh kasus di Irak, Negara yang katanya memiliki senjata pemusnah massal, demi menjaga dunia, sang polantas dunia kemudian menghancurkan Saddam Husein beserta Negara nya sekaligus. Catat.. Irak merupakan Negara Berdaulat tapi bisa di intervensi dan dihancurkan Negara Lain. Bagaimana dengan Indonesia ?

Selain intervensi militer, intervensi humaniter juga dikenal dalam pergaulan antar Negara. Intervensi humaniter ini ditujukan untuk melindungi rakyat dari sebuah Negara yang sedang berperang dengan pemerintahnya sendiri, kita saksikan Nazi di Jerman, Tragedi Rwanda, dan lain-lainnya yang akan saya kemukakan nanti. Pada intinya, Negara melakukan pembunuhan kepada rakyatnya dengan sadis, itu membuat sah sebuah Negara lain, untuk ikut campur dalam masalah Negara bersangkutan.

Chapter 3, sebuah latar belakang pemikiran

Kebiasaan Internasional dan State Practice telah memunculkan fenomena intervensi kemanusiaan. Prinsip Responsibility to Protect (R2P), intervensi humaniter telah berkembang menjadi ‘emerging norm’ khususnya pasca intervensi kemanusiaan oleh negara-negara barat pada 1990-an, R2P membingkai ulang pemahaman kedaulatan mutlak sebuah negara  menjadi tanggung jawab bersama dengan membangun norma baru bagaimana seharusnya komunitas internasional menanggapi situasi pelanggaran HAM di sebuah negara. Dalam penerapannya ini masih dipertanyakan dari sisi legalitasnya dan sering diterapkan double standard.

Chapter 4 , antara Intervensi Militer dan Intervensi Humaniter

Intervensi militer merupakan suatu tindakan negara melakukan “use of force” berupa penempatan instrumen militer memasuki kedaulatan negara lain sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan kepentingan geopolitik nya dengan maksud untuk membuat perubahan kebijakan sebuah negara atas situasi internal atau konflik internal yang sedang terjadi.

Pada perkembangannya, intervensi militer berkembang menjadi intervensi humaniter untuk membenarkan / justification tindakan “use of force” untuk alasan kemanusiaan karena hukum kebiasaan internasional  hanya mengakui prinsip intervensi militer atas dasar kemanusiaan / intervensi humaniter.

Contoh-contoh klasik dari abad-19, Inggris melakukan intervensi di Yunani pada tahun 1830, Prancis mengirim ekspedisi militer ke Suriah dan Lebanon pada tahun 1860, Inggris mengirim pasukan ke Kreta pada tahun 1866.

Intervensi terhadap rezim yang kejam spt intervensi militer  Vietnam terhadap rejim Pol Pot di Kampuchea (1978), intervensi Tanzania thd rejim Idi Amin Uganda.

Pada perkembangannya terjadi perdebatan mengenai justifikasi sebuah intervensi humaniter yang dilakukan negara-negara tertentu. Misalnya: Intervensi AS ke Iraq 2003 (dipandang unlawful – konsep preventive self-defence oleh AS melanggar pasal 51, Piagam PBB).

Beberapa Contoh Intervensi Militer dan Humaniter

§  Grenada 1983
Oktober 1983, AS melakukan invasi militer sepihak ke Grenada setelah ada kudeta yang menggulingkan pemerintahan PM  Maurice Bishop.
§  Panama 1989
Desember 1989, AS melakukan aksi militer sepihak ke Panama. Operasi itu ditujukan untuk menangkap  Presiden Manuel Noriega.
 Irak 1990
AS, dengan persetujuan PBB, memukul pasukan Irak hingga keluar dari Kuwait. Irak menginvasi Kuwait Agustus 1990.
§  Somalia 1993
Juni 1993, PBB menyatakan perang terhadap milisi yang dipimpin Mohamed Farah Aideed. Agustus 1993, pasukan AS menyerang berbagai sasaran di Mogadishu. Operasi berakhir Oktober setelah bentrokan sengit dan dua Black Hawk AS jatuh oleh pasukan Aideed.
§  Rwanda 1994
Konflik antara etnis Hutu dan Tutsi mengenai perebutan kekuasaan pemerintahan pasca pembunuhan Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana saat berada di dalam pesawat terbang. Terjadi genosida di Rwanda dengan korban sekitar 1 juta jiwa etnis Tutsi. DK PBB membentuk  UNAMIR (United Nations Assistance Mission for Rwanda) dengan tujuan “to assist in ensuring the security of the capital city of Kigali; monitor the ceasefire agreement, including establishment of an expanded demilitarized zone and demobilization procedures; monitor the security situation during the final period of the transitional Government's mandate leading up to elections; assist with mine-clearance; and assist in the coordination of humanitarian assistance activities in conjunction with relief operations.”
§  Afganistan dan Sudan, 1998
Setelah pemboman Kedubes AS di Kenya dan Tanzania, Agustus 1998 AS meluncurkan rudal jelajah di kamp pelatihan teroris di Afganistan dan Sudan untuk membunuh pemimpin Al-Qaida.
§  Yugoslavia 1999
Maret 1999, tanpa persetujuan PBB, NATO melakukan serangan udara di Kosovo dan Serbia, termasuk Beograd karena pasukan Yugoslavia menyiksa dan membunuh etnis Albania dan Bosnia .
§  Afghanistan 2001
Oktober 2001, tanpa persetujuan PBB, AS menyerang Afganistan karena dianggap melindungi Al-Qaida, pihak yang dituding sebagai pelaku serangan 11 September 2001 ke New York.
§  Irak 2003
Maret 2003, Presiden George W. Bush  (Jr)  melakukan aksi militer sepihak ke Irak dengan motif menghancurkan Weapon of Mass Destrcution.
§  Pakistan, Yaman, dan Somalia
Sejak 2002, AS secara rutin menggunakan drone (pesawat tanpa awak) Predator untuk membunuh teroris di Pakistan, Yaman, dan Somalia. Termasuk pembunuhan thd Osama bin Laden di wilayah Pakistan
§  Libya 2011
Maret 2011, Prancis dan Inggris, dan AS lancarkan operasi militer ke Libya dengan motif untuk menghentikan ancaman kekejaman Gaddafi terhadap warga Libya anti-pemerintah.
§  Yaman 2015
Saudi Arabia bersama koalisi melakukan serangan militer ke Yaman
§  Suriah 2015
Atas permintaan Pres. Bashir Assad Rusia melancarkan operasi militer untuk memberantas IS

Chapter 5 , Motif Intervensi Humaniter

Fakta Sejarah : Tiga alasan dilakukannya Intervensi Humaniter : (1). Situasi konflik internal, baik yang disebabkan oleh manusia atau bencana alam dimana pemerintah negara setempat tidak memiliki kapasitas atau kemauan untuk  mengambil kebijakan demi keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warganya. Dalam beberapa kasus pemerintah itu sendiri menjadi penyebab krisis kemanusiaan dengan memerangi pemberontak atau melakukan pembunuhan massal dan pemindahan paksa (forced displacement) (2). Kepentingan negara-negara  besar baik melalui instrumen multilateral seperti NATO atau PBB maupun secara sepihak untuk memajukan kepentingan nasional mereka. Contohnya intervensi AS melalui invasi Irak pada 2003. AS mencoba membenarkan intervensi tersebut dengan alasan kemanusiaan menyita senjata pemusnah massal (WMD), yang ternyata tidak terbukti. (3). Memberikan keamanan dan dukungan untuk menyelamatkan kehidupan orang banyak termasuk memberikan bantuan penuh untuk proses pemulihan, rekonstruksi, rekonsiliasi untuk menghilangkan akar penyebab konflik internal.
Chapter 6 , Pertanyaan paling mendasar atas intervensi humaniter di Libya
Apakah Intervensi tersebut tidak melanggar hukum ?

Chapter 7 , Profil singkat Negara Libya
UMUM                        
Nama Negara
Negara Libya (State of Libya/Ad Daulah Al Libiyyah)
Ibu Kota
Tripoli (WIB+5)
Bentuk Negara
Parlementer
Ketua Parlemen/Kepala Negara
Presiden Akila Saleh Eissa
(sejak 5 Agustus 2014) – yang diakui oleh PBB
Kepala Pemerintahan
Perdana Menteri Abdalla Abdul Rahman Al-Thani
(sejak 9 Juni 2014)
Pemerintah Tandingan
Ketua GNC/Kep Negara
Nuri Abu Shahmain
Kepala Pemerintahan
Khalifa Al Ghwell
Hubungan Diplomatik RI - Libya
17 Oktober 1991
Bahasa Resmi
Bahasa Arab (bahasa lainnya mayoritas bahasa Berber (Nafusi, Ghadamis, Suknah, Awjilah, Tamasheq)
Hari Nasional
24 Desember - Hari Kemerdekaan dari Italia
17 Februari – Hari Revolusi 2011
Lagu Kebangsaan
Allahu Akbar
Populasi
6,20 juta jiwa  (Bank Dunia 2013)
Etnis
Berber dan Arab 97%, lainnya 3% (Yunani, Maltese, Itali, Mesir, Pakistan, Turk, India, and Tunisia)
Agama
Muslim (Sunni) 96.6%, Kristen 2.7%, Buddha 0.3%

Chapter 8, Sejarah Singkat Pemerintahan Muammar Gaddafi

Muammar Gaddafi lahir di Sirte pada 7 Juni 1942 dari suku Berber Qadhadhfi. Studi di Benghazi University bidang geografi, tetapi kemudian keluar dan bergabung dengan tentara.

Tahun 1961-1966 :  Masuk akademi militer Libya, Benghazi dan  training militer di Inggris. Tertarik dengan bangkitnya nasionalisme Arab dan terutama dipengaruhi oleh tokoh Mesir, Gamal Abdel Nasser.

Tahun 1969 : Memimpin kudeta tanpa kekerasan thd pemerintah Libya pro-Barat Raja Idris dan  menghapuskan pemerintahan monarki.

Tahun 1970 : Melakukan "Arabification" di Libya dimulai, menghilangkan pengaruh Barat.

Tahun 1973 : Mendirikan komite revolusioner tanpa pemilu untuk memerintah, menangkap, memenjarakan dan mengeksekusi oposisi pro-Barat, demokrat dan pendukung Hizbut Tahrir.

Tahun 1980:  Menekan pemberontakan militer di Tobruk dan mulai kebijakan membunuh oposisi Libya di luar negeri. 25 orang antara 1980-1987.

Tahun 1998 : Gaddafi mengusir 30.000 warga Palestina dari Libya sebagai bentuk protes atas perundingan damai Israel-PLO.

Tahun 2003: Sejak penggulingan Saddam Hussein di Irak, Gaddafi memulai kebijakan pemulihan hubungan dengan Barat. Memberi ganti rugi korban Lockerbee. Inggris mendukung resolusi untuk mencabut sanksi terhadap Libya. Gaddafi mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Osama bin Laden.

 Arab Spring : Meletus 18 Desember 2010 di Tunisia kemudian merebak ke Mesir, Yaman, Bahrain, Suraih termasuk Libya.

Februari 2011 : Rakyat Libya melakukan demonstrasi dan mengangkat senjata menuntut mundurnya pemerintahan Gaddafi

Agustus 2011 :  Masa pemerintahan Gaddafi selama 42 tahun berakhir dengan diakuinya pemerintahan sementara Libya oleh PBB.

20 Oktober 2011 :  Qaddafi tewas di Sirte.

Chapter 9 , Fenomena Arab Springs : Asal Mula Krisis Libya

§  Tunisia
Desember 2010:  Seorang pedagang kaki lima membakar diri di Sidi Bousaid memicu  demonstrasi anti-pemerintah yang menuntut mundurnya diktator Presiden Ben Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun.  Periode transisi demokrasi kemudian diambil alih oleh pemerintahan yang baru. Rakyat Tunisia menyebutnya sbg Jasmine Revolution.
§  Mesir
Januari 2011: Terjadi demonstrasi anti-pemerintah di Mesir yang diinspirasi oleh aksi protes anti-pemerintah yg berhasil jatuhkan Pres. Ben Ali di Tunisia. Presiden Husni Mubarak mundur dari pemerintahan pada Februari 2011. Kekuasaan diambil alih oleh Army Council.
§  Libya
Februari 2011: Aksi protes anti-pemerintah bergejolak yang terinspirasi Arab Springs di Mesir dan Tunisia. Kelompok anti-Gaddafi membentuk sebuah komite  Dewan Transisi Nasional. 27 Februari 2011 untuk bertindak sebagai otoritas interim di daerah yang dikuasai pemberontak. Tentara Gaddafi menyerang para demonstran dengan senjata.
§  21 Maret 2011 : Koalisi multinasional yang dipimpin oleh pasukan NATO melakukan intervensi militer dengan tujuan untuk melindungi warga sipil dari serangan oleh tentara pemerintah Gaddafi.

Chapter 10,  Kronologi Intervensi Humaniter Libya

14 Februari 2011
3 hari setelah jatuhnya Presiden Mesir Hosni Mubarak, terdapat himbauan di Facebook untuk demonstrasi damai di Libya melawan pemimpin Moammar Gadhafi.

16 Februari 2011 : Sekitar 200 demonstran memprotes penangkapan seorang aktivis manusia turun ke jalan di kota pesisir Benghazi. Beberapa dari mereka yang ditangkap di tengah konfrontasi dengan polisi.

23 Februari 2011 : Sekjen PBB mengutuk aksi kekerasan pelanggaran HAM militer pemerintah Libya terhadap demonstran untuk menghentikan pemberontakan yang sedang berlangsung.

26 Februari 2011 : PBB keluarkan Resolusi 1970 :  berupa sanksi terhadap Libya, termasuk embargo senjata, pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi Gadhafi, keluarga dan rekan-rekannya.

28 Februari 2011 : Uni Eropa melarang penjualan senjata dan amunisi ke Libya dan membekukan aset Gadhafi dan lima anggota keluarganya, memberlakukan larangan visa pada Gadhafi dan 15 orang lainnya terkait dengan tindakan keras rezimnya.

17 Maret 2011 : - DK PBB keluarkan Resolusi 1973 : a.l.  berlakukan zona larangan terbang di wilayah Libya dan mengambil "semua langkah yang diperlukan" untuk melindungi warga sipil.

- Resolusi itu disetujui 10 negara, termasuk AS dan Inggris. Tidak ada yang menentang di DK PBB 15-anggota. Cina, Rusia, Jerman, India dan Brasil abstain. Jerman mengatakan prihatin konflik militer yang berkepanjangan.

19 Maret 2011 : Pasukan militer Perancis, Inggris dan AS mulai tahap pertama Operasi Odyssey Dawn, yang bertujuan menegakkan zona larangan terbang. Lebih dari 110 rudal Tomahawk ditembakkan dari kapal dan kapal selam AS dan Inggris ke arah  20 pesawat dan rudal target pertahanan Libya. Operasi ini dimaksudkan "untuk mencegah rezim Libya menggunakan kekuatan militer terhadap rakyatnya sendiri,“

24 Maret 2011 : NATO mengambil alih komando misi menegakkan zona larangan terbang di atas Libya.

31 Maret 2011 : NATO memulai Operasi Unified Protector di Libya, termasuk embargo senjata, zona larangan terbang dan "tindakan untuk melindungi warga sipil dan pusat sipil."

29 April 2011 : Gadhafi mendesak NATO untuk bernegosiasi mengakhiri serangan udara, menuduh koalisi internasional membunuh warga sipil dan menghancurkan infrastruktur bangsa dalam upaya untuk mengambil alih produksi minyak.

30 April 2011 : NATO meluncurkan serangan rudal pada sebuah rumah di Tripoli. Serangan itu membunuh salah satu putra Gadhafi dan beberapa cucunya.

Chapter 11 , Resolusi DK PBB 1970 (2011)

§  Diadopsi pada 26 Februari 2011.
§  Diterapkan terhadap Libya sebagai bentuk ”immediate action to end the violence and to respect international humanitarian and human rights law”

    Bentuk tindakan :
§  Embargo senjata.
§  Pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi Gaddafi, keluarga dan rekan-rekannya.
§  Prevention of mercenaries.
§  Resolusi DK PBB 1973 (2011) menyatakan:

“…. that the situation in Libya Arab Jamahiriya continues to constitute a threat to international peace and security . .
“Member States, acting either alone or through regional     organizations or arrangements, “to take all necessary measures to protect civilians under threat of attack in the country, including Benghazi”.

§  Resolusi dikeluarkan  untuk merespon atas adanya  berita media  aksi pembunuhan  dan penganiayaan warga sipil di Libya oleh pemerintahan Qaddafi dalam menghentikan aksi protes anti-pemerintah.
§  Diadopsi pada 17 Maret 2011.
§  Bertujuan untuk mengakhiri  aksi kekerasan dan semua serangan militer Libya terhadap warga sipil Libya.
§  Memberikan kewenangan 'segala cara yang diperlukan untuk melindungi warga sipil dan daerah-daerah yang dihuni warga sipil‘
§  Zona larangan terbang di atas Libya dan melarang semua penerbangan ke Libya
§  Memperkuat embargo senjata dan tindakan terhadap tentara bayaran
§  Pembekuan aset milik pemerintah Libya
§  Memperpanjang larangan perjalanan dan pembekuan aset yang diatur Resolusi DK PBB  1970

Chapter 12 , Apakah intervensi humaniter telah menjadi norma Hukum Internasional ?

Sumber HI : Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ Statute), terdiri atas :

§  international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;
§  international custom, as evidence of a general practice accepted as  law;
§  the general principles of law recognized by civilized nations;
§  subject to the provisions of Article 59, [.e. that only the parties bound by the decision in any particular case,] judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law

Konsep Dasar Ketentuan Intervensi Berdasarkan Hukum Internasional

§  Prinsip Non-Intervention pada Piagam PBB Pasal 2 (7)
§   “Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to    intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state.
§  Definisi intervensi : “Intervention by states in the territory of a sovereign state is generally proscribed (prohibited) in international law by the doctrine of non-intervention. Intervention has been defined as“ a coercive tactic used to manipulate a country into taking a certain path that would not otherwise be chosen”, and “consists of military involvement or the encouragement of the use of force by an outside power in a domestic conflict” (Von Hippel, 1995: 68).
§  Doktrin fundamental Hukum Internasional : “States have no right unilaterally to interfere by force, the threat of force, or other coercive means in the internal affairs of other states.” (ICJ in Nicaragua (Merits) Case)
§  Humanitarian intervention has been defined as the use of force in order to protect the people of another state from treatment which is so arbitrary and persistently abusive as to exceed the limits of authority within which a sovereign is presumed to act with reason and justice”  (Stowell, 1921: 51–53).
§  Berdasarkan hukum kebiasaan internasional dari state practice, pendapat ahli hukum internasional, masyarakat internasional berhak untuk melakukan intervensi kolektif untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang menderita akibat pemerintah suatu negara yang melakukan tindakan melanggar HAM, kekerasan, penganiayaan terhadap rakyatnya sendiri.

Chapter 13, Apakah Intervensi Humaniter terhadap Libya sesuai dengan prinsip Hukum Internasional ?

§  Pasal 24 ayat 1  Piagam PBB memberikan DK PBB tanggung jawab utama melakukan “prompt and effective action", untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
§  Kasus Libya: pada 23 Februari 2011, Sekjen PBB mengutuk aksi kekerasan pelanggaran HAM oleh militer pemerintah Libya sebagai dasar dikeluarkannya Resolusi DK PBB 1970 yakni, immediate action to end the violence and to respect international humanitarian and human rights law”
§  Dasar konflik internal dan pelanggaran HAM tidak serta merta memberikan tanggung jawab kepada DK PBB keluarkan perintah intervensi militer/humaniter.

Apakah Sesuai dengan Kewenangan DK PBB

§  DK PBB tidak memiliki wewenang untuk memberi mandat intervensi humaniter atas dasar pelanggaran HAM “at present the Charter does not explicitly give the UN Security Council the power to take measures in cases of violations of human rights” (The Independent International Commission on Kosovo : 2000)
§  Tidak terpenuhinya syarat ketentuan sahnya intervensi humaniter, menurut the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), intervensi humaniter dapat dilakukan dengan ketentuan situasi : “Large scale loss of life, actual or apprehended, with genocidal intent or not, which is the product either of deliberate state action, or state neglect or inability to act, or a failed state situation; or large scale ‘ethnic cleansing’, actual or apprehended, whether carried out by killing, forced expulsion, acts of terror or rape”
§  Penentuan mengenai dapat dilakukannya intervensi humaniter kolektif akibat pelanggaran HAM merupakan wewenang  the Human Rights Council (HRC) untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada General Assembly, bukan wewenang DK PBB.
§  Alasan DK PBB keluarkan resolusi atas dasar HAM menyalahi wewenangnya sebagai pemegang mandat “to maintain international peace”. Menurut Danish Institute of International Affairs (DIIA),  “It was hardly the intentions of the framers of the Charter that internal conflicts and human rights violations should be regarded as a threat to international peace.”
§  Apakah betul bahwa terjadinya pelanggaran HAM  di Libya telah mengancam perdamaian internasional  sbg pertimbangan Resolusi 1973 ?
§  Apa kriterianya hal-hal yang mengancam perdamaian internasional ?

Chapter 14, Apakah sesuai dengan prinsip Responsibility to Protect (R2P)?

§  Prinsip ini di endorsed di UN General Assembly – World Summit 2005 sbg hasil dari laporan High-level Panel on Threats, Challenges and Changes;
§  Prinsip utama : sebuah negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari kekejaman massal;
§  Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu negara untuk memenuhi tanggung jawab utamanya;
§  Jika negara gagal melindungi warganya dari kekejaman massal dan langkah-langkah damai, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi melalui tindakan koersif seperti sanksi ekonomi;
§  Intervensi ini tidak jelas apakah dg pasukan tempur atau pasukan pemelihara perdamaian, pasukan PBB, pasukan koalisi atau dari negara-negara  kawasan ?
§  Prinsip ini baru merupakan “emerging norm”  dan endorsement UNGA tidak mengikat secara hukum

Apakah terpenuhinya kriteria R2P

§  Prinsip R2P hanya dapat diterapkan jika terjadi 4 jenis kejahatan internasional : genocide, war crimes, crimes against humanity, and ethnic cleansing (Mass Atrocity Crimes). Apakah 4 kejahatan tsb telah terjadi pada saat Revolusi 2011 di Libya ?
§  Intervensi humaniter dapat dilakukan sebagai last resort, jika misalnya solusi diplomatik atau negosiasi politik telah diupayakan sepenuhnya. Pada kasus Libya, tidak terdapat upaya diplomasi atau peaceful solution yang sepenuhnya dilakukan. Jadi kriteria  last resort tidak terpenuhi.
§  Fakta : DK PBB tidak mengambil reasonable steps untuk menyelesaikan situasi di Libya dengan cara yang non-violent sebelum dilakukannya use of force.

Chapter 15 , Sudut Pandang Politik Internasional : Motif Negara-Negara Barat?

§  Kritikan internasional thd NATO : pengeboman NATO di Libya tidak seharusnya dilakukan karena belum pernah ada upaya negosiasi politik untuk mengembalikan stabilitas dan perdamaian di Libya secara damai sebagai opsi alternatif.
§  Pemerintah Qaddafi sudah menawarkan gencatan senjata pasca dikeluarkannya Resolusi 1973, dengan pernyataan Qaddafi “We were the first to welcome a ceasefire and we were the first to accept a ceasefire… but the Crusader NATO attack has not stopped. The door to peace is open.”.  Demikian juga Menlu Libya meminta ceasefire (18 Maret 2011).
§  Turki, Venezuela dan Uni Afrika bersedia menjadi broker dan diterima oleh pem. Qaddafi namun ditolak oleh kelompok pemberontak yang tetap menuntut Qaddafi turun.
§  Although so-called humanitarian intervention have been undertaken in the post cold war era, most of the intervention, in fact, were not purely humanitarian-oriented, but they were  driven by states national interests.

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)
*       6 kriteria ICISS melakukan intervensi militer dg tujuan perlindungan kemanusiaan : just cause, right intention, final resort, legitimate authority, proportionate,and reasonable prospect of success.
*       Menurut ICISS, motif dan tujuan primer dilakukannya intervensi humaniter adalah untuk menghentikan “human suffering.” Sementara NATO melakukan pengeboman yang semakin memperburuk human suffering.
§  Fakta : cukup jelas secara politik negara-negara Barat (AS, Inggris dan Perancis) yang mendukung Resolusi 1970 dan 1973 hanya bermotivasi menggulingkan rezim Qaddafi (regime change) bukan membangun stabilitas dan keamanan di Libya.

Chapter 17 , Krisis Libya Pasca Revolusi 2011

*       Munculnya ratusan milisi bersenjata. Tumbangnya rejim Qaddafi bukan oleh people power tapi oleh militia power dan intervensi militer asing.
*       Terus berlangsungnya pertempuran antara milisi dg AB Libya dan antar sesama milisi
*       24 juta senjata beredar di tangan masyarakat dan anggota milisia
*       Angka kriminalitas meningkat tajam thd WN Libya dan WNA
*       Munculnya gerakan separatis
*       Merebaknya tindak terorisme oleh IS  dan radikal Islam
*       Banyak IDP dan Libya sbg tempat pintu illegal migrant ke Eropa
*       Munculnya  dualisme pemerintahan : 2 Parlemen (HoR dan GNC) dan  2 Pemerintahan (di Tobruk dan Tripoli)
*       Ekspor migas Libya turun drastis
*       Perekonomian dan jasa pelayanan (listrik, telpon, BBM) memburuk
*       Libya dapat dikategorikan sbg failed state

Chapter 18, Kesimpulan

§  Intervensi humaniter oleh DK PBB dan negara-negara Barat ke Libya tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum internasional khususnya  Piagam PBB, karena:
      Konflik internal di Libya bukan termasuk ancaman perdamaian internasional (Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB) - tidak ada negara tetangga terancam atau akan terancam keamanannya atas aksi  demonstrasi yang terjadi di Libya atau negara kawasan terlibat di konflik internal di Libya.
      Syarat “last resort” pada prinsip Responsibility to Protect tidak terpenuhi karena tidak ada opsi alternatif solusi damai dan diplomatik sebelumnya.
      Tidak ada dilakukan preventive diplomacy (Pasal 33 Piagam PBB : negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.)
      Jika memang ada pelanggaran HAM berat di Libya maka bukan wewenang DK PBB keluarkan Resolusi 1970 dan 1973 atas dasar pelanggaran HAM di Libya.

Chapter 19, Posisi Pemerintah Indonesia

      Penyelesaian dengan kekerasan militer bukan merupakan solusi diplomasi terbaik untuk menyelesaikan kekerasan sebagaimana posisi pemerintah Indonesia: mendesak PBB segera mengambil langkah lanjutan yang konkret dan tegas untuk menghentikan seluruh aksi kekerasan bersenjata dan serangan militer Libya, baik oleh kelompok pro maupun anti-Muammar Gaddafi, serta pasukan koalisi dan NATO.

*       ”Jadi sejak awal Pemerintah Indonesia menekan, mendesak, menuntut agar gencatan senjata segera diberlakukan. Apalagi dalam waktu delapan hari terakhir ini, kita lihat korban semakin meningkat. Perlu ada gencatan senjata, perlu ada keberadaan PBB di lapangan, dan perlu ada proses politik,” (Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, 28 Maret 2011).

Chapter 20, clossing Statement

Demikian pandangan saya mengenai fenomena di Negara Libya, akankah Indonesia bernasib sama, bukan mustahil sahabat kita akan menjadi FAILED STATUTE apabila kita tidak memelihara perdamaian di Negara kita sendiri, Timor-timor telah menjadi saksi sejarah bagaimana intervensi humaniter Negara internasional berhasil memecah Negara Indonesia. Kasus Santa Cruz, dan lain-lainnya. Ada apa dengan Indonesia? , mengapa harus yakin bahwa itu bisa saja terjadi disini? , ingatlah sahabat, kita punya Freeport dan sumber daya yang kaya. Perhatikan Negara-negara kaya semisal, irak, Libya, suriah, (semuanya adalah Negara berkembang), Negara-negara tersebut menjadi target penghancuran oleh Negara Maju. Jangan sampai Indonesia bernasib sama.

 Catat : Libya, Intervensi AS dan sekutu dimulai Februari 2011 dan pada ahir Februari sudah terkategorikan Negara Gagal/ Negara Hancur, Irak pun demikian, kita bisa katakan Negara Hancur, Suriah? , iya . lalu apakah kita masih pesimis Indonesia tidak menyusul ?

Satu-satunya cara adalah kita menjaga perdamaian dengan senantiasa berlaku tenggang rasa dan tidak mudah terprovokasi pihak-pihak lain.

Catatan ini juga dapat ditemukan di fb pribadi saya : KLIK SINI


KarangMalang D24, Sleman, Yogyakarta. Sebuah catatan di bulan Oktober 2015

2 komentar: