Wednesday, October 10, 2018

BUDAYA MALU DI ERA PILPRES, POST TRUTH ?


Ada hal yang urgent yang saya lihat, akhir-akhir ini budaya malu mulai menipis dikalangan public figur di republik ini. Suasana menjelang pilpres membuat banyak tokoh melontarkan hoax dan membuat berbagai keresahan di masyarakat. Entah mereka sadar apa tidak, kebohongan itu pasti akan terbongkar dengan sendirinya.
Saya lebih suka menyebut istilah ini dengan Post-truth, gejala yang dimulai dari kemenangan fenomenal Donald Trump saat mengelola berita hoax di Amerika Serikat.
Kata Post Truth bukanlah kata yang asing, karena ini pertama kali diungkapkan oleh Steve Tesich di majalah The Nation ketika merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi di periode tersebut. Tesich menggarisbawahi bahwa “kita sebagai manusia yang bebas, punya kebebasan menentukan bahwa kita ingin hidup di dunia post-truth.
Post Truth adalah kondisi dimana kebenaran menjadi tidak penting. Sungguhpun fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal.
Lihatlah bagaimana hari ini telah tercipta generasi generasi yang labil, ia bisa berubah pendirian hanya karena satu dua kalimat yang disusun oleh media media penipu di era post modern ini.
Lantas, apakah sedemikian tergerusnya budaya malu saat ini ? Andai itu dilakukan oleh orang-orang tak berpendidikan, tak jadi soalan. Tapi ini dilakukan oleh mereka yang katanya terpelajar, selalu mengajar orang lain dan dilabeli sebagai "panutan".
Atau mungkin, beberapa tahun silam, kita tidak akan lagi mewarisi budaya malu di anak keturunan kita, mungkin juga, mereka benar-benar akan lebih labil dari kondisi kita saat ini.
                                                                      Mataram, 3 Oktober 2018


DEGRADASI MORALITAS PENEGAKAN HUKUM


Source of image 

Banyak kalangan yang menggambarkan kondisi penegakah hukum di Indonesia pada hari ini sebagai akibat akumulasi dari ketiadaan keadilan. Hal ini tidak terlepas dari seringnya terjadi pengabaian hukum (diregardling of law), ketidakhormatan terhadap hukum (disrespecting of law), tidak percaya pada hukum (distrusting of law), dan juga banyaknya penyalahgunaan hukum (misuse of law) oleh pihak-pihak yang berkuasa.

Sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sejak itu pula bangsa Indonesia mempunyai hak untuk menentukan kearah mana pembangunan hukum yang diharapkan dan sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakatnya. masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, ras, budaya, agama, dan berbagai karakterisik lainnya yang mencirikan kemajemukannya.

Ubi Societas Ibi Ius, demikianlah adagium yang berarti dimana ada masyarakat, disitu terdapat hukum. Hukum diperlukan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap individu. Selain sebagai makhluk Individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang memerlukan kehidupan bermasyarakat untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya (gregariousness).

Pembangunan hukum tentu merupakan hal yang sangat penting, karena bagaimanapun hukum adalah landasan atau pondasi masyarakat dalam bertata cara, berprilaku dan berkomunikasi antara satu sama lain sehingga hak dan kewajiban selalu berjalan beriringan, yang kesemuanya itu akan menciptakan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum Sebagai Alat Perubahan Sosial

       Memandang hukum dalam perspektif  lembaga kemasyarakatan (sosial institution) menurut Soerjono Soekanto harus dilihat sebagai himpunan nilai, kaidah, dan pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Roscoe Pound, misalnya, juga berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lemabaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dianjurkan pula untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (law in action) yang nantinya dibedakannya pula dengan hukum yang tertulis (law in book). Salah satu pendapat terkenal dari Pound adalah bahwa hukum merupakan tool of sosial engineering atau hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat.

Hukum dapat digunakan sebagai alat dalam proses pengubahan sosial kemasyarakatan, proses perubahan itu tentu di manifestasikan dalam bentuk diadakannya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada sebuah masa atau dengan lahirnya peraturan tersebut diharapkan adanya perubahan sosial yang mencakup perubahan prilaku atau perubahan cara pikir masyarakat.

Perubahan sosial yang dikehendaki atau di cita-citakan oleh Negara, terhadapnya diperlukan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan. Karakter manusia ada yang patuh dan taat pada kebijakan pemerintah, namun ada pula yang karakternya individualisitikEmang gue pikirin, demikian istilah yang di tujukan kepada manusia yang tidak mau diatur dan cenderung mementingkan dirinya sendiri.

Salah satu contoh dimana hukum dijadikan sebagai alat untuk mendukung terjadinya perubahan sosial yang diharapkan adalah dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan ataupun surat edaran yang bersifat mengatur (regelling), misalnya adanya peraturan menyalakan lampu kendaraan bermotor disiang hari, atau keluarnya Surat Edaran Kapolri tentang Hate Speech yang ditujukan untuk membatasi prilaku masyarakat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, pendapat yang menyinggung perasaan, menebar kebencian, ataupun bersifat fitnah kepada orang lain.

Penegakan Hukum Semestinya Berkeadilan

Pada sisi yang lain, penting juga untuk kita melihat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum di Indonesia pada tataran praktik. Karena tidak dapat dipungkiri jika dewasa ini seringkali muncul pertanyaan, apakah selama ini aparat hukum yang disediakan oleh Negara untuk menegakkan keadilan telah dapat memenuhi ekspektasi masyarakat akan nilai-nilai keadilan yang dicitakan, diharapkan dan selalu diimpikan. Tentu saja tidak dipungkiri pula bahwa  manusia selalu menginginkan kedamaian dan ketentraman, disamping membutuhkan keadilan apabila terjadi permasalahan dengan sesamanya.

Prof. Bagir Manan menggambarkan betapa penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa.

Penegakan hukum dengan berlandaskan keadilan adalah salah satu dari cita hukum Indonesia. Mendefiniskan keadilan merupakan hal yang teramat sulit untuk dilakukan, keadilan menjadi relative tergantung pada masyarakat dimana akan diterapkan (locus) dan pada kondisi seperti apa hal tersebut dapat dilakukan. Dalam penerapannya  sebagai contoh, keadilan bagi masyarakat eropa yang berpedoman pada civil law sistem dan masyarakat Indonesia tentu berbeda, meskipun sama menganut civil law system. Pandangan mengenai keadilan akan terpengaruh pula oleh kebudayaan dan prilaku hidup masyarakat serta kepercayaan atau nilai-nilai religius yang dipercaya, dipedomani sebagai standar hidup yang baik.

Para pemikir pada masing-masing era nya mencetuskan teori tentang apa yang dimaksudkan keadilan, Geny dengan teori Etis menyatakan bahwa hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya berdasarkan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lainnya. Aristoteles membagi keadilan berdasarkan isinya yaitu justitia distributive  (keadilan retributive) dan justitia comutativa (keadilan komulatif). Masa klasik, pra modern yang menurut Auguste Comte adalah masa teologis dan metafisis, maka hukum dalam keautentikannya selalu diidentikkan dengan keadilan. Disini masalah moral dan keadilan adalah sangat sentral, sehingga berbicara hukum sama halnya dengan membicarakan keadilan sebagai kebutuhan spiritual manusia

Dalam mencapai keadilan perspektif penegakan hukum, maka kajiannya tidak akan terlepas dari aparatur penegak  hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga kehakiman. Apabila aparatur penegak hukum bertindak sebagai alat Negara, maka keadilan akan tegak didalam pandangan masyarakat, namun sekiranya aparatur Negara hanya bertindak sebagai alat pemerintah, maka disinilah terjadi ketidakadilan. Keadilan hanya digunakan untuk membungkus berbagai kepentingan penguasa, pada akhirnya yang lemah akan kalah, rakyat akan berpura-pura menerima dan mengatakan “itu benar”, padahal jauh dilubuk hatinya mereka membutuhkan keadilan, kebenaran yang hakiki, dan  terpenuhinya kebutuhan spiritual sebagai seorang manusia.

Kepolisian merupakan aparat pelaksana yang menjamin tegaknya hukum. Anggotanya tidak semestinya menampilkan diri sebagai sosok yang berkuasa saat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Public tidak akan lupa ketika oknum petinggi kepolisian kala itu mengeluarkan statement cicak versus buaya. Pada saat Oknum dari Institusi Kepolisian dihadapkan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Netralitas Kepolisian juga kian diuji menjelang pemilu presiden 2019 mendatang. Berbagai aksi penyampaian pendapat dari kelompok masyarakat yang kontra dengan pemerintah harus dijamin keberlangsungannya, bukan malah hak tersebut dikebiri dengan alasan makar dan sebagainya.  

Kesewenang-wenengan selalu muncul karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Negara terhadap institusi bersangkutan. Eugen Ehrlich dalam pernyataannya sangat menentang adanya kekuasaan yang tak terbatas yang dberikan kepada penguasa karena dipandangnya akan memberikan sarana kepada penguasa untuk mengadakan penyimpangan hukum kepada masyarakat. Pada kondisi ini, perubahan yang terjadi adalah perubahan yang dibungkus dalam kepentingan pihak tertentu.

Advokat sebagai bagian dari penegak hukum dan keadilan tidak lepas dari berbagai perbuatan yang meruntuhkan moral penegakan hukum itu sendiri. Publik disuguhkan dagelan saat mantan pengacara Setya Novanto menjadi aktor dibalik drama penghalangan penyidikan kliennya yang kini menjadi pesakitan. Nama besar seperti OC Kaligis selaku advokat senior juga terlibat suap. Tentu peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap rekan sejawat mereka, padahal seyogyanya tidak semua berkarakter demikian. Namun bukan rahasia umum bahwa itulah potret peradilan Indonesia dewasa ini.

Hakim sebagai tangan kanan Tuhan tidak lepas pula dari tindakan-tindakan yang memantik rasa penasaran masyarakat dengan berbagai putusannya. Terakhir, kita disuguhkan putusan pemidanaan terhadap seorang gadis yang menjadi korban pemerkosaan oleh saudara laki-lakinya di Jambi. Putusan tersebut menuai polemik di masyarakat, beruntung bagi terpidana, Pengadilan Tinggi memberinya keadilan dengan memutus bebas. Kejaksaan sendiri kabarnya akan melakukan upaya kasasi atas putusan bebas dari Pengadilan Tinggi tersebut.

Putusan-putusan hakim meskipun dapat dikatakan telah memberikan suatu kepastian hukum, pada kenyataanya mayoritas para pihak yang berperkara melakukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tersebut belum mampu memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa atau berperkara. Seyogyanya kepastian hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan merupakan hal yang harusnya selalu dijunjung tinggi dan ditegakkan demi tercapainya kehidupan yang sejahtera dan bermartabat.

Keadilan Yang Kontekstual

Pada dasarnya bekerja hukum tidak mekanis linier melainkan sebagai ideologi dan sistem nilai demi terciptanya perubahan yang di citakan. Meskipun kenyataanya dalam struktur masyarakat modern dewasa ini, hukum seringkali dikonsepkan kearah kepastian hukum. Apabila demikian, maka dapat dipahami akibatnya hukum pun akan tegak secara mekanis dan linier dalam kondisi tersebut, karena aparat hukum selalu bertindak secara mekanis linier dan prosedural.

Penegakan hukum secara mekanis linier dianggap penting karena ukurannya jelas,begitu pula dengan berbagai prosedur dan tahap-tahap yang mesti dilaluinya. Cukup dengan berbekal peraturan perundang-undangan, maka hukum akan tegak, dan keadilan perspektif prosedur hukum, kepastian hukum atau bahkan perspektif aparat penegak hukum telah tercapai.

Tentu saja, sesungguhnya keadilan bukan hanya sebatas penegakan hukum secara mekanis linier, meskipun itu dibutuhkan. Keadilan juga bersifat kontekstual, yang kontekstual inilah yang selalu mempertimbangkan banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks, ada budaya, pandangan hidup, agama  dan nilai-nilai sosial lainnya.

Aparat penegak hukum semestinya dalam menjalankan berbagai fungsinya selalu melandaskan pada keadilan yang kontekstual tersebut, selalu memperhatikan berbagai pandangan hidup dan nilai-nilai yang tumbuh serta berkembang, terpelihara dan dipatuhi oleh masyarakat. Kesemuanya tidak menyampingkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan, memberikan kebutuhan spiritual dan pada akhirnya akan menghindarkan institusi penegak hukum dari celaan dan ketidakpercayaan masyarakat seperti yang selama ini terjadi. Apa yang dikatakan oleh Plato bahwa tanpa hukum akan didapat keadilan harus mampu terjawab bahwa dengan hukum akan mampu memberikan keadilan yang memuaskan semua pihak.

Terakhir, mari kita renungkan bersama salah satu azas hukum yang mengatakan “Errare Humanum Est, Turpe In Errope Perseverare”, artinya membuat sebuah kekeliruan itu adalah sifat manusia, akan tetapi tidak baik mempertahankan kekeliruan tersebut.

                    Opini ini dimuat di harian Lombok Post edisi 23 september 2018


Saturday, October 6, 2018

Kembali Menyapa Sepi



kendaraan itu melaju menembus keramaian. Seperti biasa, aku selalu memilih duduk di dekat jendela. Hoby yg ternyata terbawa sampai ke mimpiku sendiri.
Ditempat yang terasa asing bagiku, aku turun. Lama.... lama sekali aku terpaku di depan gapura yang menjulang di tempat itu. Ada banyak orang, membawa bunga dan menangis, entahlah.. apakah itu tangisan kesedihan atau penyesalan.
Beberapa detik belalu, kemudian aku berfikir, tak penting bagiku aktifitas mereka, toh.. aku harus tetap melangkah. Aku tau, aku sedang datang ke sebuah tempat dimana seseorang menungguku.
Ya, aku tiba ditempat itu. Beberapa meter dari tempatku duduk banyak orang berbisik, terasa ramai. Aku mengeluh,
Aku kemudian tersadar, kenapa hanya aku sendiri yang datang menemuimu. Dimana orang-orang lainnya, atau aku yang terlambat dihari itu. Tidak, aku sangat yakin, hanya aku yang datang. Aku merasakan itu dengan sangat kuat.
Ku hela nafas sejenak, hembusannya terasa berat. Berikutnya, ada buku kecil yang kemudian membuatku larut ditempat itu, setauku. Itu dibaca oleh orang orang juga... sebagai ungkapan sayang kepada mereka yang telah pergi. Bagiku, itu lebih ke ungkapan rindu, mengapa harus aku yang masih bertahan disini. Pergi tentu saja jauh lebih mudah dibanding ditinggal pergi, bukankah benar begitu ?
--
Entah berapa lama aku terlarut dalam kesunyian pikiranku. Lagi, orang orang di seberang terdengar ribut, aku lalu mulai memperhatikan tingkah mereka. Satu, dua, tiga, empat. Empat orang, tiga perempuan dan satu laki-laki paruh baya, mereka duduk di atas sebuah makam. Aku tiba-tiba saja merasa geram dengan tingkah polah mereka, begitukah cara kalian menampakkan perasaan kasih kalian kepadanya disana?. Aku hampir bangkit untuk menghardik mereka, tapi sayup sayup aku mendengar mereka berbisik.
Mereka sedang membicarakanku, menertawakan semua sikapku. Semua yang mereka katakan benar, iya.. Sekali lagi, mereka benar.
Tanpa sadar aku menutup mata dan menelan ludahku yang kini terasa kering. Aku menarik nafas panjang dan menghembuskannya sembari membuka kembali kedua mataku. Aku bangkit dari tempat itu, sepertinya sudah saatnya aku pergi. Aku melihat sejenak ke tempatmu, aku katakan... akan ada waktunya aku selalu kembali lagi. Jaga dirimu.
Tempatmu kini jauh lebih baik dari tempatku berada. Disini, penuh dengan kedustaan, orang-orang tak selalu seperti apa yang terlihat. Mereka menyimpan kebahagiaan, lalu menampakkan rasa sedih agar dikasihani oleh orang lain. Mereka menyimpan kesedihan mereka, dan menampakkan kehebatan, karena rasionalitas mereka telah mengubur sisi perasaan mereka. Mereka menyebutnya: alasan.
Lombok Timur, 30 Agustus 2018